BANDUNG, (PR).-
Menghadapi kemungkinan terbatasnya anggaran untuk musim kompetisi 2009/2010, Persib harus segera membenahi sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan. Mendaftar potensi sumber-sumber pendapatan serta rasionalisasi pengeluaran termasuk kontrak pemain, merupakan pilihan paling logis untuk memulai langkah Persib dalam kompetisi berikutnya. Hal ini disampaikan pengamat sepak bola dan ekonomi, Hilman Purakusumah, saat dihubungi "PR", Minggu (14/6).

Lahirnya peraturan pemerintah tentang larangan pemberian dana hibah secara berulang setiap tahun, otomatis mengunci keran aliran dana APBD ke klub-klub sepak bola yang selama ini mengusung nama kabupaten/kota. Jika pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, konsisten dengan penerapan aturan tersebut, mulai musim kompetisi 2009/2010 klub-klub sepak bola termasuk Persib, harus menghidupi dirinya sendiri dengan dikelola secara profesional. Persib bahkan telah berubah menjadi badan hukum bernama PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) pada akhir 2008 untuk memantapkan kemandiriannya.

"Akan tetapi, harus digarisbawahi bahwa Depdagri benar-benar akan menjalankan aturan itu tanpa kompromi. Kalau masih bisa diakali, konsep klub profesional ini tidak akan pernah berjalan," tutur Hilman.

Namun, Hilman mengatakan, terlalu dini jika mengharapkan Persib mampu menopang biaya hidupnya sendiri dalam waktu kurang dari setahun. Dengan begitu, manajemen Persib harus siap menjalani kompetisi dengan dana minim. Jika tidak, bisa saja Persib terpaksa mengikuti jejak Persitara Jakarta Utara dan Persikad Depok yang sudah dilempar ke pasaran untuk dijual.

"Kuncinya adalah perencanaan dan pengelolaan keuangan. Kita juga harus ubah paradigma berpikir pemain bintang sebagai jaminan raihan target juara. Soalnya, itu sudah terbukti tidak benar," ungkapnya.

Menurut Hilman, setelah mendapat kepastian mengenai sistem kompetisi, sebaiknya manajemen Persib mulai memastikan home ground. Sebab, itu akan berpengaruh terhadap perencanaan sumber-sumber pendapatan seperti pemasangan iklan sponsor, penjualan tiket, dan pengelolaan merchandise. Khusus mengenai merchandise, Hilman menyadari rumitnya pengaturan tersebut. Namun, bagaimanapun Persib harus segera membuat aturan mainnya kalau ingin menyelamatkan hidup di masa depan.

Setelah sumber penghasilan jelas, pengeluaran harus dicermati. Langkah PSM Makassar untuk merasionalisasi nilai kontrak pemain lokal maksimal Rp 200 juta bisa dicontoh. Namun, Hilman menekankan, rasionalisasi ini harus dibarengi dengan transparansi kontrak baik untuk pemain lokal maupun asing.

"Saya pikir manajemen juga harus cermat memutuskan nilai kontrak pemain, berdasarkan kualitas, bukan nama besar atau status kebangsaan. Dengan begitu, semuanya jadi lebih rasional," ujarnya. (A-180)***

Sumberna:
newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php...adetail&id=81182